Untuk itu, Gubernur Melki meminta pengurus Bank NTT berkoordinasi setiap bulan dengan para kepala daerah. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membahas perkembangan ekonomi kabupaten dan kota serta mengidentifikasi peluang bagi perbankan untuk mendukung usaha masyarakat.
Menurutnya, penyaluran kredit perlu diperluas agar tidak hanya berfokus pada aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga menjangkau UMKM dan sektor usaha produktif lainnya. Ia meminta rekomendasi yang dibahas dalam RUPSLB segera ditindaklanjuti sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Selain memperluas pembiayaan, gubernur juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran harus dijalankan secara konsisten.
Ia juga mengingatkan jajaran direksi dan komisaris agar memperkuat keamanan sistem digital dan manajemen risiko, terutama menghadapi ancaman kejahatan siber serta potensi penyimpangan atau fraud.
“Jangan sampai ada uang satu peser pun yang hilang, baik oleh risiko digital maupun fraud. Jaga betul keamanan sistem digital dan perketat pengawasan agar penyimpangan semakin berkurang,” ujarnya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp HarkatIndonesia.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.













