Ia mengatakan, pengajuan Ranperda dana sosial dilatarbelakangi oleh kebutuhan membangun sistem partisipasi masyarakat yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran di tengah pesatnya penggalangan dana digital. Pemerintah menekankan pentingnya refleksi mendalam atas peristiwa sosial di daerah untuk memperkuat sistem perlindungan sosial secara dini.
“Pentingnya penguatan sistem perlindungan sosial di Nusa Tenggara Timur memperoleh perhatian yang mendalam setelah terjadinya peristiwa meninggalnya seorang anak berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, pada akhir Januari 2026. Pemerintah menempatkan kejadian itu sebagai pengingat bahwa perlindungan anak dan penanganan keluarga rentan membutuhkan perhatian bersama dari unsur pemerintahan, pendidikan, sosial, budaya, dan keagamaan. Peristiwa tersebut perlu menjadi momentum refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pencegahan, pendampingan, dan penanganan kerentanan sosial secara lebih dini,” jelasnya.
Menurutnya, pengaturan ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan membangun sistem perlindungan yang lebih responsif agar masyarakat yang mengalami kesulitan tidak dibiarkan menghadapi kerentanannya seorang diri.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp HarkatIndonesia.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
