Dalam sektor keolahragaan, pembaruan regulasi Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan guna menyelaraskan aturan nasional sekaligus menyongsong kepercayaan besar menetapkan NTT sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 bersama Provinsi NTB.
“Kebutuhan untuk memperkuat sistem keolahragaan Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin strategis seiring dengan penetapan daerah ini sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028. Penetapan tersebut merupakan kesempatan bersejarah sekaligus tanggung jawab besar bagi daerah untuk menunjukkan kapasitas penyelenggaraan olahraga nasional,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ia mengatakan Ranperda ketiga diajukan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di luar sektor pajak dan retribusi, yakni melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD) serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADS) guna mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.
“Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui pengelolaan sumber penerimaan yang telah diakui oleh hukum. Keberadaan Peraturan Daerah diharapkan dapat memperjelas arah kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kontribusi BUMD, meningkatkan efektivitas pengelolaan investasi daerah, serta membenahi pencatatan dan penyetoran lain-lain PAD yang sah,” jelas Gubernur.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp HarkatIndonesia.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
