Gubernur NTT Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Teguhkan Komitmen Merawat Ideologi dan Persatuan Bangsa

_*Pancasila sebagai Fondasi Pembangunan NTT*_

Dalam konteks pembangunan Nusa Tenggara Timur, nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi yang kuat. Semangat persatuan, gotong royong, keadilan sosial dan penghormatan terhadap kemanusiaan menjadi bagian penting dalam membangun daerah.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam momentum tersebut menegaskan bahwa keberagaman yang dimiliki NTT merupakan kekuatan yang perlu terus dirawat melalui semangat persaudaraan dan gotong royong. Perbedaan, dijelaskan Guebrnur tidak boleh menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi energi bersama untuk membangun daerah.

Gubernur NTT mengatakan bahwa pengamalan Pancasila perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurutnya, semangat gotong royong dan persatuan menjadi modal penting bagi NTT dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Pancasila ini kan adalah nilai dasar, fundamental, dan juga panduan hidup kita yang harus kita gunakan di berbagai bidang kehidupan. Tentu melalui hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2026 ini, harus kita maknai juga sebagai suatu tantangan terhadap kondisi saat ini buat kita di Indonesia, khususnya di NTT, dimana dalam momentum kali ini kita diharapkan untuk selalu berbagi rasa, peduli kepada sesama yang benar-benar membutuhkan, terutama para korban gempa di Flores, para korban TPPO, para korban-korban juga yang masih kesulitan hidup di NTT, itu yang menjadi atensi dari kami, saya dan pak Wagub, dan semua jajaran untuk nanti, kita bisa mengurus dengan baik,” tegas Gubernur Melki.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.