Kupang, HIC – Jalan Nasional Sabuk Merah di wilayah Perbatasan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, NKRI-Timor Leste menjadi kewenangan Pemerintah pusat tentunya terkait hal pendanaan harus menjadi perhatian utuh.
Hal ini disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.5 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II ( PJN II) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur ( BPJN- NTT), Ir. Roberto, ST kepada Harkat Indonesia, Hak Rakyat group di Kupang, Senin(11/8/2025).
Roberto mengatakan jalan nasional Sabuk merah wilayah Timur yang menjadi tanggungjawabnya untuk saat ini sedang berlangsung kegiatan lima paket dimana tiga paket pekerjaan penanganan longsoran dan dua paket lain preservasi.
Lima paket pekerjaan ini menelan biaya 40-an milyar rupiah yang bersumber dari dana murni APBN.
Roberto yang baru menjalankan tugas di NTT kurang-lebih enam bulan ini mengakui tantangan kondisi riil lapangan dalam pelaksanaan kegiatan menuntut Roberto dan team kerja untuk melakukan penanganan ekstra.
” Yang kita temui hambatan dilapangan adalah kondisi alam seperti longsor karena keadaan tanah rapuh dan mudah patah, kondisi hujan yang tidak menentu juga menyebabkan kerusakan jalan ” tutur Roberto.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp HarkatIndonesia.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
