Kupang, HIC – Gubernur NTT Melki Laka Lena menyerukan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat keamanan transaksi digital di wilayahnya. Ajakan ini disampaikan saat menjadi Keynote Speaker dalam talkshow bertema “Penguatan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital Dalam Sistem Pembayaran” di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Kamis (14/8/2025).
Acara tersebut dihadiri regulator, aparat penegak hukum, perbankan, hingga pelaku usaha, dengan tujuan utama mencegah dan memberantas tindak pidana yang memanfaatkan sistem pembayaran digital.
Sinergi untuk Ekosistem Digital yang Tangguh
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menekankan bahwa digitalisasi sistem pembayaran di NTT harus dibarengi dengan tata kelola dan keamanan yang mumpuni.
“Ekonomi digital memang membuat transaksi lebih efektif dan efisien, namun di sisi lain memunculkan risiko kejahatan siber seperti pencurian data pribadi dan pencucian uang,” tegasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, perbankan, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan ekosistem pasar digital yang aman, sehat, dan terpercaya.
Keamanan Jadi Fondasi Iklim Usaha Sehat
Menurut Gubernur Melki, iklim usaha yang sehat bergantung pada kepastian dan keamanan. Baik UMKM maupun investor besar memerlukan jaminan bahwa investasi dan transaksi mereka terlindungi dari ancaman siber.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp HarkatIndonesia.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
